TIAKUR, Info-Aktual.com,- Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (Pakem) Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menggelar rapat koordinasi untuk membahas perkembangan situasi keagamaan, pengawasan warga negara asing (WNA), serta pembinaan kehidupan beragama di wilayah tersebut.
Rapat berlangsung di Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten MBD, Selasa (29/9/2026), mulai pukul 10.00 WIT.
Rapat dibuka dan dipimpin Kasi Intel Kejaksaan Negeri MBD, Johan A. Korbaffo, S.H., M.M. Dalam pembukaan, sejumlah isu menjadi perhatian untuk diklarifikasi dan ditindaklanjuti bersama.
Di antaranya laporan mengenai kegiatan ibadah yang disebut dipimpin seorang guru di Lapangan Kalwedo pada Sabtu sore. Selain itu, rapat membahas kelengkapan dokumen warga negara asing serta penanganan delapan warga negara Tiongkok yang sebelumnya terdampar di wilayah Wetar.
Delapan WNA tersebut diketahui berada di wilayah Wetar sebagai wisatawan sebelum akhirnya dievakuasi dan dipulangkan ke negara asal melalui Ambon.
Johan meminta seluruh unsur yang hadir untuk saling bertukar informasi dan melakukan koordinasi apabila terdapat perkembangan baru di lapangan.
Tenaga Fungsional Intel Kejaksaan, Fachrul H. Febriansya, S.M., mengatakan rapat tersebut bertujuan menyamakan pemahaman dalam menyikapi berbagai persoalan terkait kehidupan keagamaan dan aliran kepercayaan.
Menurutnya, koordinasi diperlukan agar setiap aktivitas organisasi kemasyarakatan dapat berjalan sesuai ketentuan dan tetap berada dalam koridor peraturan yang berlaku.
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten MBD, Nansij Latuheru, mengapresiasi keberlanjutan komunikasi antarinstansi.
Ia menyampaikan bahwa Kementerian Agama tengah melakukan verifikasi administrasi terhadap sejumlah gedung ibadah di wilayah MBD. Untuk permohonan terkait jemaat di Damer, proses perizinan masih memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan administrasi.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten MBD, R. Japeky, S.Pd.K., M.Pd., meminta agar identitas guru yang disebut dalam laporan kegiatan di Lapangan Kalwedo dapat dipastikan sehingga pembinaan dapat dilakukan secara persuasif dan sesuai ketentuan.
Ia juga menekankan pentingnya penguatan wawasan kebangsaan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk melalui lembaga-lembaga keagamaan.
Di sisi lain, perwakilan Kasat Intelkam Polres MBD, Aipda F. Bakker, menyampaikan bahwa pihak kepolisian telah melakukan klarifikasi terhadap sejumlah informasi yang beredar mengenai kondisi di Kecamatan Damer.
Ia mengatakan informasi mengenai dugaan perjodohan anak di bawah umur maupun praktik ritual yang disebut menyimpang setelah ditelusuri tidak terbukti terjadi.
Sekretaris Kesbangpol Kabupaten MBD, A. N. Orno, juga menyampaikan bahwa hasil pembahasan sebelumnya menyimpulkan informasi mengenai dugaan penyimpangan di Damer tidak terbukti.
Terkait aktivitas keagamaan seorang guru yang menjadi perhatian dalam rapat, Kesbangpol menyebut telah dilakukan langkah pembatasan kegiatan. Selanjutnya, Dinas Pendidikan diminta menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai ketentuan kepegawaian.
Dari unsur Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Ace Kelabora menyampaikan adanya permohonan izin pendirian gedung gereja di Tepa yang disebut telah memenuhi persyaratan administrasi dari Kementerian Agama.
Sementara itu, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten MBD, Abd. Hamid R., menyampaikan sejumlah tolok ukur dalam menilai adanya penyimpangan ajaran Islam. Ia mengatakan hingga saat ini belum ditemukan kelompok yang dinyatakan menyimpang di wilayah MBD berdasarkan pembahasan yang dilakukan.
Perwakilan TNI AU, TNI AL, BIN, serta sejumlah organisasi keagamaan juga turut menyampaikan pandangan dalam rapat tersebut.
Ketua BPW GBI, Otniel P. I. Loisoklay, meminta adanya kejelasan terkait proses perizinan di Damer serta mendorong penyelesaian setiap perbedaan melalui dialog dan musyawarah.
Sementara itu, perwakilan BIN mengingatkan adanya rencana kedatangan 12 WNA ke Pulau Letti pada Oktober 2026 untuk kegiatan pengamatan burung. Informasi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama agar pengawasan dan koordinasi lintas instansi dapat dilakukan sejak awal.
Rapat yang dihadiri sejumlah kepala dinas, perwakilan aparat keamanan, unsur pemerintah, serta tokoh dan organisasi keagamaan tersebut berakhir sekitar pukul 13.20 WIT.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan dalam suasana koordinasi antarlembaga.(IA.01)
Komentar