AMBON,IA– Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, SH, L.LM, mendorong sinergi pemuda dalam mengoptimalkan wilayah pertambangan rakyat yang ramah lingkungan, inklusif, dan berbasis budaya lokal. Hal tersebut disampaikan dalam sambutan tertulis Gubernur yang dibacakan oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Maluku, Kasrul Selang, pada kegiatan Green Mining Dialog yang digelar di Elizabeth Hotel Ambon, Senin (15/12/2025).
Kegiatan dialog yang mengusung tema “Akselerasi Pembangunan Daerah: Sinergi Pemuda dalam Optimalisasi Wilayah Pertambangan” tersebut diinisiasi oleh DPD KNPI Maluku.
Atas nama Pemerintah Provinsi Maluku, Gubernur menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada DPD KNPI Maluku atas komitmennya menghadirkan ruang diskusi mengenai pertambangan rakyat yang berwawasan lingkungan dan menghargai nilai-nilai budaya lokal.
“Komitmen KNPI untuk membuka ruang diskusi tentang pertambangan rakyat yang ramah lingkungan, inklusif, serta berbasis budaya lokal merupakan langkah strategis yang patut kita dukung bersama,” demikian sambutan Gubernur.
Gubernur menyatakan, pertambangan rakyat di Maluku memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Namun tanpa regulasi, tata kelola, dan pengawasan yang baik, aktivitas pertambangan berpotensi menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga terkikisnya nilai-nilai budaya yang menjadi jati diri masyarakat Maluku.
Oleh karena itu, tema dialog dinilai sangat relevan karena tidak hanya membahas optimalisasi pertambangan rakyat, tetapi juga memastikan praktik pertambangan tetap ramah lingkungan, inklusif, dan sejalan dengan kearifan budaya lokal. Prinsip tersebut sejalan dengan visi pembangunan Maluku yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutan tersebut, Gubernur juga menekankan peran strategis pemuda sebagai agen perubahan dalam transformasi sektor pertambangan rakyat.
“Pemuda adalah inovator dan penggerak kesadaran kolektif. Pemuda Maluku harus hadir dengan gagasan progresif, mulai dari penerapan teknologi ramah lingkungan, penguatan kelembagaan penambang, advokasi tata kelola yang baik, hingga pelestarian budaya dan lingkungan,” tegasnya.
Pemerintah Provinsi Maluku, lanjut Gubernur, mendukung penuh penguatan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang tertib, aman, legal, dan produktif. Dukungan tersebut diwujudkan melalui percepatan penetapan WPR, perluasan pendampingan teknis, kepastian hukum, serta penguatan kemitraan antara pemerintah, komunitas penambang, akademisi, dan sektor swasta.
Menurut Gubernur, upaya tersebut akan semakin kuat apabila melibatkan energi, kreativitas, dan kepedulian pemuda sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.
Gubernur berharap dialog ini tidak hanya menjadi forum pertukaran gagasan, tetapi juga melahirkan rekomendasi konkret dan aplikatif terkait perlindungan lingkungan, tata kelola pertambangan, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan nilai budaya dalam praktik pertambangan rakyat.
“Maluku memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar, namun harus dikelola secara bijaksana agar dapat dinikmati oleh generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Semoga kegiatan ini menjadi pemantik semangat kolaborasi pemuda dalam mewujudkan pertambangan rakyat yang manusiawi, berkelanjutan, dan berbasis budaya,” tutupnya.(IA)
Komentar