AMBON,IA – Ketua Majelis Pengurus Wilayah (MPW) Pemuda Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Maluku, Burhanudin Rumbouw, S.Pi., M.Si, melontarkan seruan tegas kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Maluku agar anak daerah Maluku diprioritaskan secara nyata dalam pengelolaan proyek migas raksasa Blok Masela.
Rumbouw menegaskan, seiring semakin dekatnya fase operasional Blok Masela, putra-putri Maluku tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus tampil sebagai pelaku utama, baik dalam perekrutan tenaga kerja, pemberdayaan usaha lokal, maupun penguasaan kompetensi teknis.
“Blok Masela ini berada di tanah dan laut Maluku. Ini blok migas milik masyarakat Maluku. Negara harus benar-benar berpihak kepada Maluku, bukan sekadar retorika,” tegas Rumbouw.kepada media pada 26 Oktober 2025
Blok Masela yang terletak di perairan sekitar Pulau Yamdena, Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT), merupakan wilayah kerja eksplorasi dan produksi migas yang telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan luas area ribuan kilometer persegi dan kedalaman laut ratusan meter, proyek ini menjadi salah satu proyek migas terbesar di Indonesia.
Menurut Rumbouw, tanpa kebijakan afirmatif yang jelas, proyek strategis tersebut berpotensi lebih banyak dinikmati oleh pihak luar, sementara masyarakat Maluku hanya menerima dampak sosial dan lingkungan.
“Kita tidak boleh menjadi penonton di rumah sendiri. Kita harus menjadi pemain. Dari Maluku, oleh Maluku, dan untuk Maluku,” ujarnya dengan nada tegas.
Lima Sorotan Penting
Rumbouw menggarisbawahi sejumlah poin penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah dan pemangku kepentingan:
1. Prioritas tenaga kerja lokal
Pemerintah diminta memastikan putra-putri Maluku dengan kompetensi yang memadai mendapat prioritas sebagai tenaga utama, bukan sekadar pelengkap dalam proyek Blok Masela.
2. Pelibatan usaha lokal
Pengusaha lokal Maluku harus dilibatkan dalam sub-kontrak dan rantai suplai, agar nilai ekonomi proyek tidak sepenuhnya mengalir keluar daerah.
3. Penguatan kapasitas anak daerah
Pemerintah Provinsi Maluku didorong menyiapkan program pelatihan, sertifikasi, dan pendampingan teknis agar generasi Maluku mampu memenuhi standar industri migas.
4. Regulasi yang berpihak
Standar teknis dan regulasi nasional tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan anak daerah, melainkan harus diiringi dengan kebijakan afirmatif yang adil.
5. Pengawasan dan transparansi
Masyarakat Maluku perlu dilibatkan dalam pengawasan proyek agar hak-hak daerah tidak terabaikan oleh kepentingan konsorsium besar.
Rumbouw menegaskan bahwa Blok Masela merupakan peluang emas bagi Maluku untuk melakukan lompatan pembangunan.
“Ini adalah aur baru bagi Maluku. Jika kita lengah, peluang besar ini hanya akan menjadi kesempatan bagi pihak luar, sementara kita hanya menerima sisa-sisa manfaat. Anak daerah harus diutamakan bukan sebagai slogan, tetapi sebagai fakta,” tegasnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat—pemuda, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan pemerintah daerah—untuk bersatu mengawal Blok Masela agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh rakyat Maluku.
“Jika bukan kita yang menguasai dan mengawasi, siapa lagi?” pungkas Rumbouw.(IA)
Komentar