Ambon,Info-Aktual.com – Guna mengoptimalkan penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon mendesak Pemerintah Kota Ambon untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengumpul PAD.
Desakan tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kota Ambon, Hary Putra Far-Far, saat diwawancarai, media ini, Senin 12 Januari 2026
Ia menekankan bahwa evaluasi sebaiknya dilakukan secara berkala setiap triwulan, guna mencegah terjadinya kebocoran anggaran serta memastikan penyerapan PAD berjalan optimal.
“Kita ketahui bersama, Kota Ambon juga terdampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp162 miliar. Angka ini cukup besar jika dibandingkan dengan total PAD Kota Ambon yang saat ini hanya berada di kisaran Rp230 miliar. Ini menjadi catatan serius agar seluruh OPD dapat bekerja lebih maksimal,” ujar Far-Far.
Menurutnya, evaluasi triwulan sangat penting untuk mendeteksi sejak dini berbagai persoalan dalam pengelolaan PAD. Dengan demikian, solusi dapat segera dirumuskan apabila ditemukan indikasi kebocoran anggaran atau realisasi pendapatan yang tidak sesuai target.
“Kita dorong agar evaluasi dilakukan per triwulan. Dari situ bisa dilihat dan dikaji bersama setoran PAD yang masuk. Kalau hari ini kita bicara pembangunan, maka jalan keluarnya adalah peningkatan PAD, karena kita juga tidak bisa memprediksi kebijakan pemerintah pusat ke depan terkait dana transfer,” tegasnya.
Selain evaluasi OPD pengumpul PAD, Far-Far juga mendorong Pemerintah Kota Ambon untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi seluruh potensi pendapatan daerah, baik dari sektor pajak maupun retribusi.
“Harapannya seluruh OPD bisa bekerja maksimal dan memaksimalkan semua potensi pendapatan dari pajak dan retribusi yang dikelola. Di tengah pemotongan TKD, PAD harus bisa menjadi salah satu tulang punggung pembangunan Kota Ambon,” pungkasnya.
Komisi III DPRD Kota Ambon menilai, pengelolaan PAD yang transparan, terukur, dan akuntabel menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah, terutama di tengah keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah saat ini.(IA)
Komentar