Tiakur, Info-Aktual.com, – Pemerintah mulai menandai tahap awal pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) dengan melakukan peninjauan lokasi sekaligus pemasangan patok batas lahan di kawasan pertigaan Desa Klis–Syota hingga arah Bandara Werwaru, Senin (19/1/2026).
Lahan yang dipersiapkan untuk pembangunan fasilitas pendidikan tersebut memiliki luas sekitar 7,63 hingga 8 hektare dan direncanakan menjadi lokasi Sekolah Rakyat berkonsep sekolah berasrama (boarding school).
Kegiatan pemasangan patok turut dihadiri Gubernur Maluku yang diwakili Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Maluku, Djalaluddin Salampessy, Anggota DPRD Maluku Suanthie J. Laipeny dan Sekda MBD Eduard J. S. Davidz.
Selain itu, Camat Pulau Moa, pemerintah Desa Klis, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, para pemilik lahan, serta masyarakat setempat.
Dalam arahannya, Djalaluddin Salampessy mengajak pemerintah daerah dan masyarakat untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2024–2025 yang merupakan bagian dari proyek strategis nasional dalam menyiapkan generasi emas Indonesia 2045.
Ia menyebutkan pembangunan Sekolah Rakyat merupakan bagian dari kebijakan nasional yang harus diwujudkan secara kolaboratif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.
“Kami hadir di Maluku Barat Daya untuk mendorong pembangunan pendidikan melalui Sekolah Rakyat. Karena itu, kami berharap dukungan seluruh pihak, khususnya pemilik lahan, agar instruksi Presiden ini dapat dijalankan dengan baik,” ujarnya.
Salampessy menegaskan pembangunan sekolah tersebut akan mengikuti standar yang telah ditetapkan pemerintah pusat dengan nilai investasi diperkirakan mencapai sekitar Rp250 miliar.
Menurutnya, potensi tersebut perlu dijaga agar tidak terhambat oleh persoalan administrasi. “Potensi besar ini jangan sampai disia-siakan. Dukungan harus dimulai dari clear and clean administrasi pertanahan,” katanya.
Sekolah Rakyat yang akan dibangun diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Proses seleksi peserta didik dilakukan secara ketat melalui verifikasi pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Pusat Statistik (BPS), serta tim sosial kabupaten dengan kriteria desil satu hingga desil lima.
Selain memberikan manfaat di bidang pendidikan, pembangunan Sekolah Rakyat juga diharapkan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat sekitar melalui keterlibatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas pendukung.
“Manfaatnya bukan hanya sekolahnya, tetapi juga bagi masyarakat sekitar. UMKM akan tumbuh dan masyarakat akan dilibatkan. Ini merupakan kebijakan pemerintah yang harus dijalankan,” ujarnya.
Fasilitas Sekolah Rakyat nantinya akan dilengkapi dengan berbagai sarana pendukung, antara lain asrama, lapangan sepak bola, voli, basket, serta fasilitas penunjang lainnya.
Sementara itu, Ketua BPD Desa Klis, Megi Kwuwulay, menyampaikan dukungan penuh masyarakat terhadap rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut. Ia menyebutkan lahan yang dipatok merupakan bentuk hibah masyarakat Desa Klis kepada pemerintah untuk kepentingan pendidikan.
“Hari ini kita pasang patok di atas tanah Desa Klis yang kami serahkan kepada pemerintah pusat melalui pemerintah provinsi untuk dibangun Sekolah Rakyat,” ujarnya.
Ia berharap kehadiran sekolah tersebut dapat membuka akses pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di Maluku Barat Daya.
“Kami berharap pembangunan ini berjalan lancar hingga selesai dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.
Kegiatan pemasangan patok diakhiri dengan prosesi adat oleh pemangku adat setempat serta doa bersama yang dipimpin rohaniawan Desa Klis sebagai ungkapan syukur atas rencana pembangunan Sekolah Rakyat tersebut. (IA-01)
Komentar