Tiakur, Info-Aktual.com, – Sebanyak lebih dari 200 aparatur sipil negara (ASN) di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) mengikuti ujian kompetensi sertifikasi pengadaan barang dan jasa (PBJ) pemerintah.
“Ujian Kompetensi Sertifikasi PBJ guna meningkatkan kompetensi dan kinerja ASN,” kata Sekda MBD Eduard J. S. Davidz, saat membuka kegiatan tersebut di Tiakur, Selasa (13/1/2026).
Eduard Davidz menjelaskan, sertifikasi pengadaan barang dan jasa merupakan kewajiban regulasi sekaligus kebutuhan mendesak bagi pemerintah daerah.
“Sesuai regulasi, seluruh pelaksana pengadaan barang dan jasa harus memiliki sertifikat kompetensi, mulai dari pejabat pembuat komitmen hingga pengguna anggaran,” kata Eduard.
Ia menjelaskan terdapat tiga alasan utama pentingnya sertifikasi PBJ bagi ASN. Pertama, kebutuhan organisasi akan sumber daya manusia yang kompeten di bidang pengadaan barang dan jasa.
Bidang ini, menurut dia, menjadi salah satu area yang perlu dibenahi berdasarkan hasil supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kedua, sertifikasi nasional menjadi bagian dari manajemen talenta ASN dan akan diperhitungkan dalam sistem penilaian kinerja yang akan diterapkan pemerintah daerah.
Ketiga, sertifikasi merupakan kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tentang Aparatur Sipil Negara yang mewajibkan ASN meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan.
Eduard menegaskan peningkatan kompetensi ASN merupakan hal mutlak untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Pemkab MBD,
kata dia, berkomitmen membentuk lebih banyak tim lintas perangkat daerah, mengurangi ego sektoral, serta menyatukan potensi aparatur guna mendorong percepatan pembangunan.
Ia berharap lebih dari 200 peserta yang mengikuti ujian ini dapat mencapai tingkat kelulusan di atas 50 persen. Para peserta diharapkan memahami secara mendalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, termasuk aspek penyiapan kontrak, dokumen, serta berbagai metode pengadaan.
“Perubahan bisa dimulai dari aparatur yang masih muda, energik, dan memiliki komitmen untuk membantu pemerintah daerah mengejar ketertinggalan,” ujarnya.
Sebagai persiapan, pemerintah daerah juga menjadwalkan kegiatan coaching clinic pada pekan terakhir Januari 2026. Kegiatan tersebut disiapkan untuk mendukung peserta sebelum mengikuti ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa yang akan dilaksanakan secara daring oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (IA-01)
Komentar