Tiakur, Info-Aktual.com, – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya bersama International Organization for Migration (IOM) Indonesia memperkuat koordinasi lintas instansi untuk mencegah kejahatan transnasional terorganisir yang berkaitan dengan migrasi di wilayah perairan dan perbatasan.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat konsultasi peningkatan kesadaran dan respons terhadap kejahatan lintas negara terkait migrasi yang digelar di Aula Golden Nusantara, Tiakur, Rabu (4/3/2026).
Programme Manager IOM Indonesia, Sebastien Reclaru, mengatakan kegiatan tersebut merupakan bagian dari program STREAM (Strengthening Transnational Organized Crime Responses related to Migration) yang bertujuan memperkuat respon terhadap kejahatan lintas negara, khususnya di sektor maritim.
Menurut dia, Indonesia sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau menghadapi tantangan besar dalam pengawasan wilayah laut yang kerap dimanfaatkan untuk aktivitas migrasi tidak teratur maupun penyelundupan manusia.
“Masih banyak masyarakat yang belum memahami risiko dan konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam kejahatan transnasional, sehingga upaya deteksi dini dan pelaporan aktivitas mencurigakan masih rendah,” katanya.
Ia menambahkan IOM bekerja sama dengan Coventry University di Inggris untuk melakukan penelitian guna mengidentifikasi kesenjangan penanganan kasus kejahatan terkait migrasi serta merumuskan intervensi yang lebih efektif.
Selain itu, IOM bersama Badan Reserse Kriminal Polri telah mengembangkan formulir penyaringan dan diagram alur guna membantu aparat dalam mengidentifikasi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Reclaru juga mencontohkan sejumlah kasus yang menunjukkan kerentanan masyarakat pesisir terhadap praktik kejahatan lintas negara, termasuk anak-anak Indonesia yang ditahan di Australia karena tanpa sadar terlibat dalam penyelundupan manusia, serta kasus nelayan yang menjadi korban perdagangan orang di kapal asing.
“Pada 2024, lebih dari 100 nelayan Indonesia tercatat menjadi korban perdagangan orang di sektor perikanan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kabupaten Maluku Barat Daya Agustinus L. Kilikily mengatakan posisi geografis wilayah MBD yang berada di kawasan perbatasan menjadikan daerah tersebut berpotensi menghadapi berbagai bentuk kejahatan lintas negara.
“Kejahatan transnasional seperti perdagangan orang dan penyelundupan manusia bukan hanya mengancam keamanan negara, tetapi juga membahayakan masyarakat pesisir yang menggantungkan hidup pada jalur laut,” katanya.
Ia menambahkan luasnya wilayah perairan serta karakteristik perbatasan yang terbuka menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan, sehingga diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, aparat, serta masyarakat.
Menurut Kilikily, masyarakat perlu memahami bahwa keterlibatan dalam aktivitas ilegal seperti menyediakan perahu, kru, maupun logistik bagi jaringan penyelundupan dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk di negara lain.
Melalui forum konsultasi tersebut, pemerintah daerah berharap dapat memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak dalam menyusun strategi pencegahan serta kampanye peningkatan kesadaran masyarakat yang sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
“Kami berharap kasus penyelundupan manusia dan perdagangan orang benar-benar tidak terjadi di Maluku Barat Daya, bukan sekadar karena tidak ada data, tetapi karena kesadaran masyarakat terus meningkat,” katanya.
Kegiatan itu turut dihadiri unsur pemerintah daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat se-Kabupaten MBD, instansi vertikal, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan organisasi masyarakat sipil. (IA-03)
Komentar