Tiakur, Info-Aktual.com, – Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 5,55 hingga 6,05 persen pada 2027 melalui penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan lokal, pemerataan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik.
Target tersebut disampaikan dalam Forum Lintas Perangkat Daerah dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 yang dibuka Wakil Bupati MBD Agustinus Lekwarday Kilikily di Tiakur, Senin.
Kegiatan itu turut dihadiri Seekda MBD Eduard Davidz, staf ahli bupati, asisten sekda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), camat, lurah, dan para kepala desa se-Kabupaten Maluku Barat Daya.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengatakan Musrenbang RKPD Tahun 2027 menjadi momentum penting karena memasuki tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 sekaligus menjadi dasar penguatan arah pembangunan jangka panjang daerah.
Menurut dia, penyusunan RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung visi pembangunan daerah, yakni mewujudkan Maluku Barat Daya yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing berbasis sumber daya alam serta kearifan lokal.
Untuk menghadapi penurunan alokasi dana transfer pusat ke daerah pada 2026, pemerintah daerah menetapkan tema pembangunan tahun 2027 yakni “Peningkatan Perekonomian Berbasis Potensi Unggulan Lokal, Pemerataan Infrastruktur, dan Peningkatan Pelayanan Publik”.
Tema pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam tiga prioritas utama, yakni penguatan ekonomi berbasis potensi lokal di setiap wilayah, pemerataan akses infrastruktur dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat.
Wabub menjelaskan sejumlah indikator makro pembangunan daerah menunjukkan perkembangan positif. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Maluku Barat Daya tercatat menurun dari 27,95 persen pada 2024 menjadi 27,65 persen pada 2025.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 68,66 persen. Meski demikian, pertumbuhan ekonomi daerah tanpa sektor bijih logam melambat menjadi 3,44 persen dan tingkat pengangguran terbuka naik menjadi 2,69 persen.
Pemerintah daerah menargetkan angka kemiskinan pada 2027 turun menjadi 26,48 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka ditekan hingga 2,43 persen.
Wakil Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah mengintegrasikan program kerja dengan program prioritas nasional, seperti program makan bergizi gratis, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan percepatan penurunan prevalensi stunting.
Dalam kesempatan tersebut, ia menyoroti masih adanya kecamatan yang belum menginput data Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) ke dalam sistem perencanaan daerah.
“Hal ini sangat berpengaruh terhadap penganggaran tahun 2027 hingga 2029. Saya meminta Sekda memberikan arahan khusus kepada OPD maupun kecamatan yang belum menginput atau programnya belum selaras dengan 17 program unggulan daerah,” katanya.
Melalui Musrenbang RKPD Tahun 2027, Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya berharap dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, berkualitas, dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. (IA-01)
Komentar